Blog

Payroll

Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan: Tarif dan Cara Menghitung

Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelajari tarif iuran setiap program, bagian perusahaan dan karyawan, batas upah, contoh perhitungan, dan pencatatannya di payroll.

Wienanto Tanuwidjaja6 menit baca
Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan: tarif dan cara menghitung

Iuran BPJS adalah bagian rutin dari payroll setiap bulan, tetapi perhitungannya sering keliru: batas upah terlewat, kelas risiko JKK salah, atau bagian karyawan tidak dipotong. Kesalahan kecil ini terlihat saat rekonsiliasi atau saat karyawan mengajukan klaim. Panduan ini menjelaskan tarif setiap program, siapa yang menanggung, batas upah, contoh perhitungan, dan kaitannya dengan PPh 21.

Ringkasan

  • BPJS Kesehatan: 5% dari upah, yaitu 4% ditanggung perusahaan dan 1% dipotong dari karyawan, dengan batas upah Rp 12.000.000 per bulan.
  • BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari JHT (3,7% perusahaan, 2% karyawan), JKK (0,24% sampai 1,74%, perusahaan), JKM (0,3%, perusahaan), dan JP (2% perusahaan, 1% karyawan, dengan batas upah).
  • JKP tidak menambah iuran, karena dibiayai pemerintah dan rekomposisi iuran JKK dan JKM.
  • Iuran BPJS yang dibayar perusahaan untuk JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan ikut dihitung sebagai penghasilan bruto untuk PPh 21.

Artikel ini berisi informasi umum berdasarkan ketentuan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku per November 2026, bukan nasihat untuk kasus tertentu. Periksa batas upah terbaru di situs resmi BPJS sebelum menghitung.

Daftar isi:

1. Program BPJS yang Wajib Diikuti Perusahaan
2. Tarif Iuran BPJS
3. Batas Upah dan Dasar Perhitungan
4. Contoh Perhitungan Iuran Sebulan
5. BPJS dan PPh 21
6. Pembayaran dan Pencatatan
7. Kesalahan yang Sering Terjadi
8. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Program BPJS yang Wajib Diikuti Perusahaan

Pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh karyawannya ke dua badan penyelenggara:

  • BPJS Kesehatan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sebagian iuran ditanggung perusahaan dan sebagian dipotong dari gaji karyawan. Perusahaan menyetor seluruhnya, baik bagian perusahaan maupun bagian karyawan.

Tarif Iuran BPJS

ProgramPerusahaanKaryawanTotal
BPJS Kesehatan4%1%5%
Jaminan Hari Tua (JHT)3,7%2%5,7%
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)0,24% sampai 1,74%0%0,24% sampai 1,74%
Jaminan Kematian (JKM)0,3%0%0,3%
Jaminan Pensiun (JP)2%1%3%
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)0%0%Dibiayai pemerintah dan rekomposisi JKK dan JKM

Tarif JKK ditentukan oleh tingkat risiko lingkungan kerja, dalam lima kelompok: 0,24% (sangat rendah), 0,54% (rendah), 0,89% (sedang), 1,27% (tinggi), dan 1,74% (sangat tinggi). Kelompok risiko perusahaan Anda tercantum saat pendaftaran di BPJS Ketenagakerjaan.

Batas Upah dan Dasar Perhitungan

  • Dasar upah: gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap, seperti lembur dan insentif, tidak termasuk.
  • Batas atas BPJS Kesehatan: Rp 12.000.000 per bulan. Untuk gaji di atas batas ini, iuran dihitung dari Rp 12.000.000.
  • Batas bawah BPJS Kesehatan: upah minimum kabupaten atau kota (UMK) yang berlaku.
  • Batas atas JP: batas upah JP ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan dan disesuaikan setiap tahun. Periksa angka terbaru sebelum menghitung.
  • JHT, JKK, dan JKM: dihitung dari seluruh upah tanpa batas atas.

Contoh Perhitungan Iuran Sebulan

Rina adalah karyawan PT Contoh Usaha dengan gaji pokok dan tunjangan tetap Rp 10.000.000 per bulan. Perusahaan termasuk kelompok risiko JKK sangat rendah (0,24%). Gaji Rina di bawah batas upah BPJS Kesehatan dan batas upah JP. Angka ini hanya ilustrasi.

ProgramPerusahaan (Rp)Karyawan (Rp)
BPJS Kesehatan (4% dan 1%)400.000100.000
JHT (3,7% dan 2%)370.000200.000
JKK (0,24%)24.0000
JKM (0,3%)30.0000
JP (2% dan 1%)200.000100.000
Total1.024.000400.000

Gaji Rina dipotong Rp 400.000 untuk iuran BPJS bagian karyawan. Perusahaan menanggung biaya tambahan Rp 1.024.000 di luar gaji, lalu menyetor total Rp 1.424.000 ke BPJS.

Jika gaji Rina Rp 20.000.000, iuran BPJS Kesehatan dihitung dari batas Rp 12.000.000 (Rp 480.000 perusahaan dan Rp 120.000 karyawan), iuran JP dihitung dari batas upah JP, sedangkan JHT, JKK, dan JKM tetap dihitung dari Rp 20.000.000.

BPJS dan PPh 21

  • Menambah penghasilan bruto: iuran JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan dihitung sebagai bagian dari penghasilan bruto karyawan untuk PPh 21.
  • Tidak menambah penghasilan bruto: iuran JHT dan JP bagian perusahaan.
  • Mengurangi penghasilan: iuran JHT dan JP yang dibayar karyawan menjadi pengurang dalam perhitungan PPh 21 tahunan.

Dalam contoh di atas, penghasilan bruto Rina untuk PPh 21 adalah Rp 10.000.000 + Rp 24.000 + Rp 30.000 + Rp 400.000 = Rp 10.454.000. Cara menghitung PPh 21 bulanan dari angka ini dibahas di panduan PPh 21 TER.

Pembayaran dan Pencatatan

  • BPJS Kesehatan: iuran dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
  • BPJS Ketenagakerjaan: iuran dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
  • Perubahan karyawan: karyawan baru, karyawan keluar, dan perubahan upah dilaporkan ke BPJS setiap bulan agar tagihan sesuai payroll.
  • Pencatatan: bagian perusahaan dicatat sebagai beban gaji atau beban tunjangan. Bagian karyawan dicatat sebagai potongan gaji. Keduanya masuk ke akun utang BPJS sampai dibayar.

Di akhir bulan, saldo akun utang BPJS di pembukuan sebaiknya sama dengan tagihan BPJS bulan tersebut. Selisih biasanya berarti ada karyawan baru atau keluar yang belum diperbarui di salah satu sisi.

Kesalahan yang Sering Terjadi

  • Tidak menerapkan batas upah BPJS Kesehatan atau JP, sehingga iuran terlalu besar.
  • Memakai kelompok risiko JKK yang salah, misalnya menyamakan kantor dengan gudang atau pabrik.
  • Memasukkan lembur dan insentif ke dasar upah BPJS.
  • Lupa menambahkan iuran JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan perusahaan ke penghasilan bruto PPh 21.
  • Data karyawan di BPJS tidak diperbarui, sehingga tagihan tidak cocok dengan payroll dan akun utang BPJS tidak pernah nol.

Butuh bantuan? Tim Logiframe menghitung payroll bulanan Anda, termasuk iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh 21, lalu memposting jurnalnya ke Xero. Lihat jasa payroll kami.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa iuran BPJS Kesehatan untuk karyawan?

Iuran BPJS Kesehatan adalah 5% dari upah, yaitu 4% ditanggung perusahaan dan 1% dipotong dari gaji karyawan. Upah yang dipakai paling tinggi Rp 12.000.000 per bulan.

Berapa iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung perusahaan?

Perusahaan menanggung JHT 3,7%, JKK 0,24% sampai 1,74% sesuai tingkat risiko, JKM 0,3%, dan JP 2%. Untuk kelompok risiko sangat rendah, totalnya 6,24% dari upah.

Berapa potongan BPJS dari gaji karyawan?

Karyawan menanggung 1% untuk BPJS Kesehatan, 2% untuk JHT, dan 1% untuk JP, sehingga totalnya 4% dari upah, dengan memperhatikan batas upah BPJS Kesehatan dan JP.

Apakah tunjangan dan lembur dihitung dalam upah BPJS?

Dasar upah BPJS adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Lembur, insentif, dan tunjangan tidak tetap lainnya tidak termasuk.

Apakah iuran BPJS mempengaruhi PPh 21?

Ya. Iuran JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan menambah penghasilan bruto untuk PPh 21, sedangkan iuran JHT dan JP yang dibayar karyawan menjadi pengurang dalam perhitungan PPh 21 tahunan.

Kapan batas pembayaran iuran BPJS?

Iuran BPJS Kesehatan dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulan, sedangkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Bicara dengan tim kami di Jakarta

Jadwalkan panggilan gratis 30 menit tentang akuntansi, pajak, atau payroll Anda di Xero.

Jadwalkan panggilan gratis