Perusahaan yang mengimpor barang atau menjual barang kepada instansi pemerintah hampir pasti berurusan dengan PPh 22. Berbeda dengan PPh 23 yang dipotong atas jasa, PPh 22 dipungut atas kegiatan di bidang impor dan transaksi barang tertentu. Bagi sebagian besar usaha, PPh 22 adalah pembayaran di muka yang nanti dikreditkan di SPT Tahunan, sehingga pencatatannya harus rapi. Panduan ini menjelaskan pemungut, tarif, cara menghitung, dan contohnya.
Ringkasan
- PPh 22 dipungut oleh pihak tertentu: Bea dan Cukai saat impor, bendahara pemerintah dan BUMN tertentu saat membeli barang, badan usaha di industri tertentu, dan penyelenggara marketplace.
- Tarif impor 2,5% dari nilai impor jika importir memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan 7,5% jika tidak, dengan tarif khusus 10%, 7,5%, atau 0,5% untuk barang tertentu.
- Penjualan barang kepada bendahara pemerintah dan BUMN tertentu dipungut 1,5% dari harga beli, tidak termasuk PPN.
- Bagi pihak yang dipungut, PPh 22 pada umumnya menjadi kredit pajak di SPT Tahunan.
Artikel ini berisi informasi umum berdasarkan Pasal 22 UU PPh dan PMK 51 Tahun 2025 yang berlaku per November 2026, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu.
Daftar isi:
1. Apa itu PPh 22?
2. Siapa Pemungut PPh 22?
3. Tarif PPh 22
4. PPh 22 untuk Penjual di Marketplace
5. Contoh Perhitungan dan Pencatatan
6. Mengkreditkan PPh 22 di SPT Tahunan
7. Kesalahan yang Sering Terjadi
8. Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu PPh 22?
PPh 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Istilahnya dipungut, bukan dipotong, karena PPh 22 umumnya ditambahkan atau dikenakan pada transaksi barang oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemungut.
Bagi importir dan penjual, PPh 22 yang dipungut pada umumnya bukan pajak final. Pajak ini menjadi kredit pajak yang mengurangi PPh terutang di SPT Tahunan dan ikut diperhitungkan saat menghitung angsuran PPh 25.
Siapa Pemungut PPh 22?
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- Bendahara pemerintah, atas pembelian barang yang dibayar dari anggaran negara atau daerah.
- BUMN tertentu, atas pembelian barang dan bahan untuk keperluan usahanya.
- Badan usaha di industri tertentu, misalnya produsen dan distributor semen, kertas, baja, otomotif, obat, dan bahan bakar, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
- Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (marketplace) yang ditunjuk, atas penghasilan pedagang di platformnya.
Perusahaan swasta biasa tidak memungut PPh 22 atas pembeliannya, kecuali ditunjuk sebagai pemungut. Bagi kebanyakan usaha kecil dan menengah, PPh 22 muncul saat mereka dipungut, bukan saat memungut.
Tarif PPh 22
| Transaksi | Tarif | Dasar pengenaan |
|---|---|---|
| Impor barang umum, importir memiliki API | 2,5% | Nilai impor |
| Impor barang umum, importir tanpa API | 7,5% | Nilai impor |
| Impor barang tertentu (Lampiran A, B, dan C PMK 51/2025) | 10%, 7,5%, atau 0,5% | Nilai impor |
| Pembelian barang oleh bendahara pemerintah | 1,5% | Harga beli, tidak termasuk PPN |
| Pembelian barang oleh BUMN tertentu | 1,5% | Harga beli, tidak termasuk PPN |
| Penjualan semen, baja, otomotif, obat, kertas oleh industri tertentu | 0,1% sampai 0,45% | Dasar pengenaan PPN |
| Penghasilan pedagang di marketplace yang ditunjuk | 0,5% | Peredaran bruto, tidak termasuk PPN |
Nilai impor adalah nilai pabean (CIF) ditambah bea masuk dan pungutan pabean lainnya. Daftar barang dengan tarif khusus berubah dari waktu ke waktu, jadi periksa lampiran peraturan yang berlaku untuk kode HS barang Anda sebelum mengimpor.
PPh 22 untuk Penjual di Marketplace
Sejak PMK 37 Tahun 2025, penyelenggara marketplace yang ditunjuk memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang dalam negeri, di luar PPN dan PPnBM. Pedagang orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dipungut, selama menyampaikan surat pernyataan kepada penyelenggara marketplace.
Bagi pedagang yang memakai tarif PPh final UMKM 0,5%, pungutan ini diperhitungkan sebagai pelunasan PPh finalnya. Bagi pedagang yang memakai tarif umum, pungutan ini menjadi kredit pajak di SPT Tahunan.
Contoh Perhitungan dan Pencatatan
PT Contoh Usaha memiliki API dan mengimpor bahan baku yang tidak termasuk barang tertentu dengan nilai pabean dan bea masuk Rp 200.000.000. Di bulan yang sama, PT Contoh Usaha menjual peralatan kantor kepada sebuah dinas pemerintah senilai Rp 50.000.000 ditambah PPN. Angka ini hanya ilustrasi.
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Nilai impor | 200.000.000 |
| PPh 22 impor (2,5% x 200.000.000), dibayar bersama dokumen impor | 5.000.000 |
| Harga jual ke dinas pemerintah | 50.000.000 |
| PPh 22 dipungut bendahara (1,5% x 50.000.000) | 750.000 |
| Total PPh 22 yang dapat dikreditkan | 5.750.000 |
Di pembukuan, PPh 22 dicatat sebagai pajak dibayar di muka, bukan sebagai bagian dari harga pokok barang:
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Persediaan bahan baku | 200.000.000 | |
| Pajak dibayar di muka PPh 22 | 5.000.000 | |
| Kas atau bank | 205.000.000 |
PPN impor dan bea masuk dicatat terpisah sesuai dokumennya. Untuk penjualan kepada dinas pemerintah, piutang dicatat penuh, lalu PPh 22 sebesar Rp 750.000 dipindahkan ke pajak dibayar di muka saat pembayaran diterima bersama bukti pungutnya.
Mengkreditkan PPh 22 di SPT Tahunan
- Kumpulkan buktinya: dokumen impor dan bukti pembayarannya untuk PPh 22 impor, serta bukti pungut di Coretax untuk PPh 22 yang dipungut bendahara, BUMN, atau marketplace.
- Cocokkan dengan pembukuan: saldo akun pajak dibayar di muka PPh 22 di akhir tahun sebaiknya sama dengan total bukti pungut yang Anda miliki.
- Kreditkan di SPT Tahunan: PPh 22 masuk ke lampiran kredit pajak dan mengurangi PPh terutang.
- Perhitungkan untuk PPh 25: kredit PPh 22 tahun lalu ikut mengurangi dasar perhitungan angsuran PPh 25 tahun berikutnya.
Pemungut PPh 22, seperti BUMN dan industri tertentu, menyetor pungutannya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Mencatat PPh 22 impor sebagai biaya atau harga pokok, sehingga kredit pajaknya terlewat di SPT Tahunan.
- Tidak menagih bukti pungut dari dinas pemerintah atau BUMN, sehingga PPh 22 tidak bisa dibuktikan saat dikreditkan.
- Mengimpor tanpa API, sehingga tarif PPh 22 tiga kali lebih besar dari yang seharusnya.
- Tidak memeriksa kode HS barang yang termasuk daftar tarif khusus.
- Kredit pajak di SPT tidak cocok dengan data di Coretax, karena bukti pungut tidak direkonsiliasi sepanjang tahun.
Butuh bantuan? Tim Logiframe mencatat impor dan penjualan Anda di Xero setiap bulan, termasuk PPh 22 sebagai pajak dibayar di muka, sehingga kredit pajaknya siap saat menyusun SPT Tahunan. Lihat jasa pembukuan dan jasa pajak bulanan kami.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa tarif PPh 22 impor?
Tarif PPh 22 impor untuk barang umum adalah 2,5% dari nilai impor jika importir memiliki API dan 7,5% jika tidak. Barang tertentu dikenai tarif khusus 10%, 7,5%, atau 0,5% sesuai lampiran PMK 51 Tahun 2025.
Siapa yang memungut PPh 22?
PPh 22 dipungut oleh Bea dan Cukai atas impor, bendahara pemerintah dan BUMN tertentu atas pembelian barang, badan usaha di industri tertentu atas penjualan hasil produksinya, dan penyelenggara marketplace yang ditunjuk.
Apakah PPh 22 bisa dikreditkan?
Pada umumnya bisa. PPh 22 yang dipungut menjadi kredit pajak di SPT Tahunan dan mengurangi PPh terutang, selama didukung bukti pungut atau dokumen impor yang sah.
Berapa PPh 22 atas penjualan ke instansi pemerintah?
Bendahara pemerintah memungut PPh 22 sebesar 1,5% dari harga beli, tidak termasuk PPN. Contohnya, untuk penjualan Rp 50.000.000, PPh 22 yang dipungut adalah Rp 750.000.
Apa beda PPh 22 dan PPh 23?
PPh 22 dipungut atas impor dan transaksi barang tertentu oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemungut. PPh 23 dipotong atas jasa, sewa harta selain tanah dan bangunan, bunga, dividen, dan royalti oleh pihak yang membayar penghasilan.
Apakah penjual di marketplace dipungut PPh 22?
Ya, jika marketplace tersebut ditunjuk sebagai pemungut. Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto. Pedagang orang pribadi dengan omzet sampai Rp 500 juta setahun tidak dipungut selama menyampaikan surat pernyataan.

