Setiap kali perusahaan membayar jasa konsultan, sewa kendaraan, atau bunga pinjaman kepada badan lain, ada kemungkinan perusahaan wajib memotong PPh 23. Pajak ini sering terlewat karena dianggap urusan vendor, padahal kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkannya ada di pihak yang membayar. Panduan ini menjelaskan siapa pemotongnya, apa saja objeknya, cara menghitung, dan contoh pencatatannya.
Ringkasan
- PPh 23 dipotong oleh pihak yang membayar atas dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa harta, dan imbalan jasa.
- Tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk sewa harta selain tanah dan bangunan serta imbalan jasa.
- Jumlah bruto tidak termasuk PPN.
- PPh 23 disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui Coretax.
Artikel ini berisi informasi umum berdasarkan Pasal 23 UU PPh dan PMK 141/PMK.03/2015 yang berlaku per November 2026, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu.
Daftar isi:
1. Apa itu PPh 23?
2. Siapa yang Wajib Memotong PPh 23?
3. Objek dan Tarif PPh 23
4. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh 23
5. Cara Menghitung PPh 23
6. Contoh Perhitungan dan Pencatatan
7. Bukti Potong, Setor, dan Lapor
8. Kesalahan yang Sering Terjadi
9. Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu PPh 23?
PPh 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang sudah dipotong PPh 21. Penerima penghasilannya adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap (BUT).
Berbeda dengan PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan, PPh 23 umumnya muncul dalam transaksi antarperusahaan, misalnya saat perusahaan membayar vendor jasa. Bagi penerima, PPh 23 yang dipotong bukan pajak final. Potongan tersebut menjadi kredit pajak yang mengurangi PPh terutang di SPT Tahunan penerima.
Siapa yang Wajib Memotong PPh 23?
Pemotong PPh 23 adalah pihak yang membayar penghasilan, yaitu:
- Badan pemerintah.
- Wajib pajak badan dalam negeri, seperti PT, CV, firma, dan koperasi.
- Penyelenggara kegiatan.
- Bentuk usaha tetap (BUT) dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- Orang pribadi wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Jadi, jika PT Anda membayar jasa kepada perusahaan lain, PT Anda yang memotong PPh 23, bukan vendornya.
Objek dan Tarif PPh 23
| Jenis penghasilan | Tarif | Dasar pengenaan |
|---|---|---|
| Dividen | 15% | Jumlah bruto |
| Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang | 15% | Jumlah bruto |
| Royalti | 15% | Jumlah bruto |
| Hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang telah dipotong PPh 21 | 15% | Jumlah bruto |
| Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan | 2% | Jumlah bruto |
| Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain | 2% | Jumlah bruto |
Jasa lain yang dikenai PPh 23 tercantum dalam PMK 141/PMK.03/2015, misalnya jasa akuntansi dan pembukuan, jasa desain, jasa pembuatan atau pengembangan perangkat lunak, jasa perantara, jasa penyelenggara kegiatan, jasa kebersihan, jasa katering, jasa pengiriman, jasa maklon, dan jasa penyediaan tenaga kerja.
Sewa tanah dan bangunan serta jasa konstruksi tidak dikenai PPh 23, karena dikenai PPh final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif tersendiri.
Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif PPh 23 yang dipotong 100% lebih tinggi, yaitu 4% untuk tarif 2% dan 30% untuk tarif 15%.
Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh 23
Beberapa pembayaran tidak dipotong PPh 23, antara lain:
- Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- Sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- Dividen yang dikecualikan dari objek pajak sesuai UU PPh.
- Bagian laba yang diterima anggota persekutuan, firma, atau kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya.
- Penghasilan yang dibayar kepada penerima yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23.
Cara Menghitung PPh 23
- Tentukan jenis penghasilannya, misalnya jasa, sewa harta, bunga, atau royalti.
- Tentukan jumlah bruto, yaitu seluruh jumlah yang dibayarkan, tidak termasuk PPN.
- Kalikan dengan tarifnya: PPh 23 = jumlah bruto x 2% atau 15%.
- Bayar vendor setelah dipotong: jumlah yang ditransfer = jumlah bruto + PPN - PPh 23.
Untuk jasa katering, jumlah bruto hanya bagian imbalan jasanya. Untuk jasa yang tagihannya memisahkan pembelian material atau penggantian biaya (reimbursement) yang didukung dokumen, bagian tersebut dapat dikeluarkan dari jumlah bruto sesuai ketentuan PMK 141/PMK.03/2015.
Contoh Perhitungan dan Pencatatan
PT Contoh Usaha memakai jasa konsultan IT dari PT Solusi Data dengan nilai jasa Rp 20.000.000, ditambah PPN. Angka ini hanya ilustrasi.
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Nilai jasa (jumlah bruto) | 20.000.000 |
| PPN (12% x 11/12 x 20.000.000) | 2.200.000 |
| PPh 23 (2% x 20.000.000) | (400.000) |
| Dibayar ke PT Solusi Data | 21.800.000 |
Di pembukuan PT Contoh Usaha, transaksi ini dicatat sebagai berikut:
| Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
|---|---|---|
| Beban jasa konsultan | 20.000.000 | |
| PPN masukan | 2.200.000 | |
| Kas atau bank | 21.800.000 | |
| Utang PPh 23 | 400.000 |
Saat PPh 23 disetor ke negara, akun utang PPh 23 didebit dan kas dikredit sebesar Rp 400.000. Saldo akun utang PPh 23 di akhir bulan sebaiknya selalu sama dengan jumlah yang dilaporkan di SPT Masa.
Bukti Potong, Setor, dan Lapor
- Bukti potong: pemotong membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi (BPPU) di Coretax DJP untuk setiap pemotongan, dan bukti potong tersebut tersedia bagi penerima di akun Coretax-nya.
- Setor: PPh 23 yang dipotong dalam satu bulan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode billing.
- Lapor: PPh 23 dilaporkan bersama PPh 4 ayat (2), PPh 15, PPh 22, dan PPh 26 dalam SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Sebelum membuat bukti potong, pastikan NPWP atau NIK dan nama vendor sudah benar, karena data ini dipakai penerima untuk mengkreditkan pajaknya.
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Tidak memotong PPh 23 sama sekali karena vendor mengirim tagihan tanpa menyebut PPh 23.
- Menghitung PPh 23 dari nilai yang sudah termasuk PPN, sehingga potongannya terlalu besar.
- Memotong PPh 23 atas sewa gedung atau jasa konstruksi, padahal keduanya dikenai PPh final Pasal 4 ayat (2).
- Membayar vendor penuh lalu menanggung sendiri PPh 23-nya tanpa dicatat sebagai beban yang benar.
- Utang PPh 23 di pembukuan tidak cocok dengan SPT Masa, karena potongan tidak dicatat saat transaksi terjadi.
Butuh bantuan? Tim Logiframe mencatat transaksi Anda di Xero setiap bulan, termasuk utang PPh 23 dan PPN masukan, sehingga saldonya siap dicocokkan dengan SPT Masa. Lihat jasa pembukuan dan jasa outsourcing akuntansi kami.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa tarif PPh 23?
Tarif PPh 23 adalah 15% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% dari jumlah bruto untuk sewa harta selain tanah dan bangunan dan untuk imbalan jasa. Jika penerima tidak memiliki NPWP, tarifnya 100% lebih tinggi.
Siapa yang memotong PPh 23?
PPh 23 dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan, yaitu badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan orang pribadi tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak.
Apakah PPh 23 dihitung dari nilai termasuk PPN?
Tidak. PPh 23 dihitung dari jumlah bruto tanpa PPN. Contohnya, untuk jasa Rp 20.000.000 ditambah PPN, PPh 23 yang dipotong adalah 2% x Rp 20.000.000 = Rp 400.000.
Apa beda PPh 23 dan PPh 4 ayat 2?
PPh 23 dipotong atas jasa, sewa harta selain tanah dan bangunan, bunga, royalti, dan hadiah, dan menjadi kredit pajak bagi penerima. PPh 4 ayat (2) adalah pajak final, misalnya atas sewa tanah dan bangunan serta jasa konstruksi.
Kapan batas setor dan lapor PPh 23?
PPh 23 disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui Coretax DJP.
Apakah PPh 23 yang dipotong bisa dikreditkan?
Bisa. Bagi penerima penghasilan, PPh 23 yang dipotong bukan pajak final dan dapat dikreditkan di SPT Tahunan, selama bukti potongnya sesuai dengan data penerima.

