Blog

Pajak

PPh Final UMKM 0,5%: Aturan PP 20 Tahun 2026 dan Cara Menghitung

PP 20 Tahun 2026 mengubah siapa yang boleh memakai tarif PPh final 0,5% dan berapa lama. Pelajari aturan terbaru, batas omzet Rp 4,8 miliar, omzet Rp 500 juta yang tidak kena pajak, cara menghitung, dan contohnya.

Wienanto Tanuwidjaja6 menit baca
PPh final UMKM 0,5%: siapa boleh pakai, batas omzet, dan contoh

Tarif PPh final 0,5% dari omzet adalah pilihan paling sederhana bagi usaha kecil di Indonesia. Pada 22 April 2026, pemerintah mengubah aturannya melalui PP 20 Tahun 2026, yang merevisi PP 55 Tahun 2022. Perubahan terbesarnya: siapa yang boleh memakai tarif ini dan berapa lama. Panduan ini menjelaskan aturan terbaru, cara menghitung, dan contohnya.

Ringkasan

  • Tarif 0,5% dari omzet bruto, bersifat final, untuk usaha dengan peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar setahun.
  • Setelah PP 20 Tahun 2026, wajib pajak baru yang dapat memakainya adalah orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.
  • Untuk orang pribadi dan PT perorangan, batas waktu pemakaian dihapus, selama syaratnya masih terpenuhi. Koperasi paling lama 4 tahun pajak.
  • Orang pribadi tidak dikenai pajak atas omzet sampai Rp 500 juta setahun.
  • Pajak disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, lalu omzetnya direkap di SPT Tahunan.

Artikel ini berisi informasi umum berdasarkan PP 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah PP 20 Tahun 2026 yang berlaku per November 2026, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu.

Daftar isi:

1. Apa itu PPh Final UMKM 0,5%?
2. Apa yang Berubah dengan PP 20 Tahun 2026?
3. Siapa yang Boleh dan Tidak Boleh Memakai
4. Jangka Waktu Pemakaian
5. Cara Menghitung PPh Final UMKM
6. Contoh Perhitungan Setahun
7. Setor, Lapor, dan Pencatatan
8. Kapan Tarif Umum Lebih Menguntungkan?
9. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu PPh Final UMKM 0,5%?

PPh final UMKM adalah pajak penghasilan sebesar 0,5% dari omzet (peredaran bruto) usaha setiap bulan. Pajak ini bersifat final, artinya tidak dihitung lagi di akhir tahun dengan tarif umum. Wajib pajak tidak perlu menghitung laba, biaya, dan koreksi fiskal untuk penghasilan usahanya.

Karena dihitung dari omzet, pajaknya tetap harus dibayar ketika usaha rugi, kecuali omzetnya masih di bawah batas yang tidak dikenai pajak untuk orang pribadi.

Apa yang Berubah dengan PP 20 Tahun 2026?

  • Subjek dipersempit: wajib pajak baru yang dapat memakai tarif 0,5% hanya orang pribadi, PT perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi.
  • Batas waktu dihapus untuk orang pribadi dan PT perorangan, sehingga tarif ini dapat dipakai selama omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dan syarat lainnya terpenuhi.
  • Masa transisi: CV, firma, PT biasa, dan badan lain yang sudah memakai tarif ini sebelumnya tetap dapat memakainya sampai sisa jangka waktu menurut aturan lama berakhir.
  • Tidak berubah: tarif 0,5%, batas omzet Rp 4,8 miliar, dan omzet sampai Rp 500 juta yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi.

Siapa yang Boleh dan Tidak Boleh Memakai

Wajib pajakDapat memakai tarif 0,5%?
Orang pribadi pelaku usahaYa, selama omzet sampai Rp 4,8 miliar
PT perorangan (didirikan satu orang)Ya, selama omzet sampai Rp 4,8 miliar
KoperasiYa, paling lama 4 tahun pajak
CV, firma, dan PT biasa yang baru terdaftarTidak, memakai tarif umum
CV, firma, dan PT biasa yang sudah memakai sebelumnyaYa, sampai sisa jangka waktu aturan lama berakhir

Tarif ini juga tidak berlaku untuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misalnya dokter, notaris, pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, penerjemah, serta pekerja seni dan kreator konten. Penghasilan tersebut dikenai tarif umum Pasal 17.

Batas omzet Rp 4,8 miliar dihitung dari seluruh usaha wajib pajak. Untuk suami istri yang memilih pisah harta atau menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah, omzet keduanya digabung, termasuk omzet PT perorangan yang mereka dirikan.

Jangka Waktu Pemakaian

  • Orang pribadi dan PT perorangan: tanpa batas waktu, selama omzet setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar.
  • Koperasi: paling lama 4 tahun pajak sejak terdaftar. Koperasi yang terdaftar sebelum PP 20 Tahun 2026 mengikuti ketentuan peralihan.
  • Badan lain yang sudah memakai: sampai sisa jangka waktu menurut PP 55 Tahun 2022 berakhir, lalu beralih ke tarif umum.

Jika omzet dalam satu tahun melebihi Rp 4,8 miliar, tarif 0,5% tetap dipakai sampai akhir tahun itu. Mulai tahun pajak berikutnya, wajib pajak memakai tarif umum dan tidak dapat kembali ke tarif 0,5%.

Cara Menghitung PPh Final UMKM

  1. Catat omzet bruto setiap bulan, yaitu seluruh penerimaan dari usaha sebelum dikurangi biaya.
  2. Untuk orang pribadi, jumlahkan omzet secara kumulatif sejak Januari. Selama total omzet tahun berjalan belum melewati Rp 500 juta, tidak ada pajak yang terutang.
  3. Kalikan omzet yang dikenai pajak dengan 0,5%. Untuk PT perorangan dan koperasi, seluruh omzet bulanan langsung dikalikan 0,5%.

Contoh Perhitungan Setahun

Bu Rina menjalankan usaha katering sebagai orang pribadi dengan omzet Rp 80.000.000 setiap bulan. Angka ini hanya ilustrasi.

PeriodeOmzet kumulatif (Rp)PPh final (Rp)
Januari s.d. Juni480.000.0000
Juli560.000.000300.000 (0,5% x 60.000.000)
Agustus s.d. Desember960.000.000400.000 per bulan
Total setahun2.300.000

Totalnya sama dengan 0,5% x (Rp 960.000.000 - Rp 500.000.000) = Rp 2.300.000. Jika usaha yang sama dijalankan sebagai PT perorangan, tidak ada omzet Rp 500 juta yang dibebaskan, sehingga pajaknya 0,5% x Rp 960.000.000 = Rp 4.800.000.

Setor, Lapor, dan Pencatatan

  • Setor: PPh final disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode billing dari Coretax.
  • Lapor: tidak ada SPT Masa terpisah untuk PPh final UMKM yang disetor sendiri. Rekap omzet dan setoran bulanan dilaporkan di SPT Tahunan.
  • Dipotong pembeli: jika pembeli adalah pemotong atau pemungut pajak, berikan surat keterangan agar PPh final 0,5% dipotong pembeli dan bukan PPh 22 atau PPh 23.
  • Pencatatan: orang pribadi wajib minimal membuat pencatatan omzet bulanan, sedangkan PT perorangan dan koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan.

Kapan Tarif Umum Lebih Menguntungkan?

Tarif 0,5% praktis, tetapi tidak selalu lebih murah. Karena dihitung dari omzet, pajak tetap dibayar ketika margin tipis atau usaha rugi. Dengan tarif umum, pajak dihitung dari laba, sehingga usaha yang rugi tidak membayar PPh dan kerugiannya dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya.

Wajib pajak dapat memilih tarif umum dengan memberitahukan pilihannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Setelah memilih tarif umum, wajib pajak tidak dapat kembali ke tarif 0,5%. Untuk membandingkan keduanya, Anda perlu pembukuan yang menunjukkan laba sebenarnya.

Butuh bantuan? Tim Logiframe mencatat omzet dan biaya usaha Anda di Xero setiap bulan, sehingga setoran PPh final selalu didukung angka yang benar dan Anda bisa melihat apakah tarif umum lebih menguntungkan. Lihat jasa pembukuan dan jasa outsourcing akuntansi kami.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PPh final UMKM 0,5% masih berlaku di 2026?

Ya. PP 20 Tahun 2026 yang berlaku sejak 22 April 2026 tetap mempertahankan tarif 0,5%, tetapi wajib pajak baru yang dapat memakainya hanya orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi.

Berapa lama orang pribadi boleh memakai tarif 0,5%?

Setelah PP 20 Tahun 2026, batas waktu untuk orang pribadi dan PT perorangan dihapus. Tarif 0,5% dapat dipakai selama omzet setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar dan syarat lainnya terpenuhi.

Apakah CV dan PT masih bisa memakai tarif 0,5%?

CV, firma, dan PT biasa yang baru terdaftar tidak dapat memakainya. Badan yang sudah memakai tarif 0,5% sebelumnya tetap dapat memakainya sampai sisa jangka waktu menurut PP 55 Tahun 2022 berakhir.

Apa maksud omzet Rp 500 juta tidak kena pajak?

Orang pribadi tidak dikenai PPh final atas omzet sampai Rp 500 juta dalam satu tahun pajak. Pajak 0,5% baru dihitung atas omzet kumulatif yang melebihi Rp 500 juta. Fasilitas ini tidak berlaku untuk PT perorangan dan koperasi.

Bagaimana jika omzet melebihi Rp 4,8 miliar?

Tarif 0,5% tetap dipakai sampai akhir tahun pajak saat omzet melewati Rp 4,8 miliar. Mulai tahun pajak berikutnya, wajib pajak memakai tarif umum dan tidak dapat kembali ke tarif 0,5%.

Kapan batas setor PPh final UMKM?

PPh final UMKM disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode billing. Rekap omzet dan setorannya dilaporkan di SPT Tahunan.

Bicara dengan tim kami di Jakarta

Jadwalkan panggilan gratis 30 menit tentang akuntansi, pajak, atau payroll Anda di Xero.

Jadwalkan panggilan gratis