Blog

Pajak

PPN 12%: Cara Menghitung, DPP Nilai Lain, dan Faktur Pajak

Tarif PPN 12% berlaku sejak 2025, tetapi untuk sebagian besar barang dan jasa besarnya tetap setara 11%. Pelajari DPP nilai lain 11/12, PPN masukan dan keluaran, contoh perhitungan, dan faktur pajak di Coretax.

Wienanto Tanuwidjaja6 menit baca
PPN 12% dan faktur pajak: DPP nilai lain dan Coretax

Sejak 1 Januari 2025 tarif PPN naik menjadi 12%. Namun untuk sebagian besar barang dan jasa, PPN yang dibayar konsumen tetap setara 11%, karena dihitung dengan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Panduan ini menjelaskan cara menghitungnya, kapan tarif 12% berlaku penuh, cara kerja pajak masukan dan keluaran, serta kewajiban faktur pajak di Coretax.

Ringkasan

  • Tarif PPN 12% berlaku sejak 1 Januari 2025 berdasarkan UU HPP.
  • Untuk barang dan jasa yang bukan barang mewah: PPN = 12% x (11/12 x harga jual), atau setara 11% dari harga jual.
  • Untuk barang mewah yang dikenai PPnBM: PPN = 12% x harga jual.
  • PPN yang disetor setiap bulan = PPN keluaran - PPN masukan yang dapat dikreditkan.
  • PPN disetor dan SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya, dengan penyetoran dilakukan sebelum SPT dilaporkan.

Artikel ini berisi informasi umum berdasarkan UU PPN sebagaimana diubah UU HPP dan PMK 131 Tahun 2024 yang berlaku per November 2026, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu.

Daftar isi:

1. Apa itu PPN?
2. Siapa yang Wajib Memungut PPN?
3. Tarif PPN 12% dan DPP Nilai Lain 11/12
4. PPN Masukan dan PPN Keluaran
5. Contoh Perhitungan PPN Sebulan
6. Faktur Pajak di Coretax
7. Setor dan Lapor SPT Masa PPN
8. Kesalahan yang Sering Terjadi
9. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu PPN?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) di dalam negeri. PPN dipungut oleh penjual yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), lalu disetor ke negara. Beban akhirnya ditanggung konsumen.

Karena dipungut di setiap tahap rantai penjualan, PKP hanya menyetor selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli dan PPN yang dibayar kepada pemasoknya.

Siapa yang Wajib Memungut PPN?

Pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkan, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Pengusaha kecil dengan peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar tidak wajib menjadi PKP, tetapi boleh memilih untuk dikukuhkan. Banyak pengusaha memilih menjadi PKP karena pelanggan korporat meminta faktur pajak agar PPN-nya dapat dikreditkan.

Tarif PPN 12% dan DPP Nilai Lain 11/12

PMK 131 Tahun 2024 membedakan dua cara menghitung PPN sejak 1 Januari 2025:

Jenis penyerahanRumus PPNTarif efektif
Barang dan jasa yang bukan barang mewah12% x (11/12 x harga jual atau penggantian)11%
Barang mewah yang dikenai PPnBM12% x harga jual12%

Untuk sebagian besar usaha, seperti perdagangan umum, jasa profesional, dan manufaktur, yang berlaku adalah baris pertama. Contohnya, untuk harga jual Rp 100.000.000, DPP nilai lainnya Rp 91.666.667 dan PPN-nya Rp 11.000.000.

Beberapa jenis penyerahan memakai skema khusus dengan besaran tertentu, misalnya penyerahan kendaraan bermotor bekas atau jasa tertentu. Pastikan skema yang berlaku untuk usaha Anda sebelum membuat faktur.

PPN Masukan dan PPN Keluaran

  • PPN keluaran adalah PPN yang dipungut PKP saat menjual BKP atau JKP kepada pembeli.
  • PPN masukan adalah PPN yang dibayar PKP saat membeli BKP atau JKP dari PKP lain, yang tercantum dalam faktur pajak pemasok.

Setiap bulan, PKP menghitung selisihnya:

  • Jika PPN keluaran lebih besar, selisihnya adalah PPN kurang bayar yang harus disetor.
  • Jika PPN masukan lebih besar, selisihnya adalah PPN lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke masa berikutnya atau dimintakan pengembalian sesuai ketentuan.

PPN masukan hanya dapat dikreditkan jika berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan didukung faktur pajak yang sah atas nama PKP pembeli. PPN atas pembelian untuk keperluan pribadi atau yang tidak berhubungan dengan usaha tidak dapat dikreditkan.

Contoh Perhitungan PPN Sebulan

PT Contoh Usaha adalah PKP yang menjual barang dagangan biasa (bukan barang mewah). Pada bulan Oktober, penjualannya Rp 300.000.000 dan pembelian barang dari PKP lain Rp 180.000.000, keduanya belum termasuk PPN. Angka ini hanya ilustrasi.

KeteranganJumlah (Rp)
Penjualan (harga jual)300.000.000
DPP nilai lain (11/12 x 300.000.000)275.000.000
PPN keluaran (12% x 275.000.000)33.000.000
Pembelian (harga beli)180.000.000
DPP nilai lain (11/12 x 180.000.000)165.000.000
PPN masukan (12% x 165.000.000)19.800.000
PPN kurang bayar Oktober13.200.000

PT Contoh Usaha menyetor Rp 13.200.000 paling lambat akhir November, lalu melaporkan SPT Masa PPN Oktober. Di pembukuan, saldo akun PPN keluaran dan PPN masukan bulan Oktober sebaiknya sama persis dengan faktur pajak di Coretax.

Faktur Pajak di Coretax

Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN. Sejak 2025, faktur pajak elektronik dibuat dan dikirim melalui Coretax DJP. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  • Waktu pembuatan: faktur pajak dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP, atau saat pembayaran diterima jika pembayaran diterima lebih dulu.
  • Data pembeli: NPWP atau NIK, nama, dan alamat pembeli harus benar, karena faktur yang datanya salah bisa membuat PPN masukan pembeli tidak dapat dikreditkan.
  • Nilai DPP: untuk barang dan jasa bukan barang mewah, isi DPP nilai lain 11/12 dari harga jual sesuai ketentuan pengisian faktur yang berlaku.
  • Penggantian dan pembatalan: faktur yang salah diganti atau dibatalkan melalui Coretax, bukan dengan membuat faktur baru yang terpisah.

Faktur pajak masukan dari pemasok juga muncul di Coretax. Cocokkan daftar ini dengan tagihan pemasok di pembukuan setiap bulan sebelum mengkreditkannya.

Setor dan Lapor SPT Masa PPN

  • Setor: PPN kurang bayar disetor paling lambat akhir bulan berikutnya dan sebelum SPT Masa PPN dilaporkan.
  • Lapor: SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya melalui Coretax DJP, termasuk ketika hasilnya nihil atau lebih bayar.
  • Per masa: SPT Masa PPN dilaporkan setiap bulan, terpisah dari SPT Masa PPh.

Kesalahan yang Sering Terjadi

  • Menghitung PPN 12% penuh atas barang biasa, padahal seharusnya memakai DPP nilai lain 11/12.
  • Terlambat membuat faktur pajak, sehingga tanggal faktur tidak sesuai dengan saat penyerahan.
  • Mengkreditkan PPN masukan tanpa faktur pajak yang sah atau atas pembelian yang tidak berhubungan dengan usaha.
  • Uang muka pelanggan tidak dibuatkan faktur saat diterima.
  • Saldo PPN di pembukuan tidak cocok dengan SPT Masa PPN, karena faktur di Coretax tidak direkonsiliasi dengan buku besar setiap bulan.

Butuh bantuan? Tim Logiframe mencatat penjualan dan pembelian Anda di Xero setiap bulan, termasuk PPN keluaran dan PPN masukan, lalu mencocokkannya dengan faktur pajak di Coretax. Lihat jasa pembukuan dan jasa outsourcing akuntansi kami.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa tarif PPN sekarang?

Tarif PPN adalah 12% sejak 1 Januari 2025. Untuk barang dan jasa yang bukan barang mewah, PPN dihitung dari DPP nilai lain 11/12 dari harga jual, sehingga besarnya setara 11% dari harga jual. Barang mewah yang dikenai PPnBM dikenai 12% penuh.

Bagaimana cara menghitung PPN 12% dengan DPP 11/12?

Kalikan harga jual dengan 11/12 untuk mendapatkan DPP nilai lain, lalu kalikan hasilnya dengan 12%. Contohnya, untuk harga jual Rp 100.000.000, DPP-nya Rp 91.666.667 dan PPN-nya Rp 11.000.000.

Siapa yang wajib menjadi PKP?

Pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku wajib dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha dengan peredaran bruto di bawah batas itu boleh memilih menjadi PKP.

Apa bedanya PPN masukan dan PPN keluaran?

PPN keluaran adalah PPN yang dipungut saat menjual, sedangkan PPN masukan adalah PPN yang dibayar saat membeli dari PKP lain. Setiap bulan, PKP menyetor selisih PPN keluaran dikurangi PPN masukan yang dapat dikreditkan.

Kapan batas setor dan lapor SPT Masa PPN?

PPN kurang bayar disetor paling lambat akhir bulan berikutnya dan sebelum SPT Masa PPN dilaporkan. SPT Masa PPN dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya melalui Coretax DJP.

Kapan faktur pajak harus dibuat?

Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak, atau saat pembayaran diterima jika pembayaran diterima sebelum penyerahan, misalnya uang muka.

Bicara dengan tim kami di Jakarta

Jadwalkan panggilan gratis 30 menit tentang akuntansi, pajak, atau payroll Anda di Xero.

Jadwalkan panggilan gratis