Setiap PT, CV, dan badan usaha lain wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Badan sekali setahun, termasuk ketika usahanya rugi. SPT ini merangkum laba menurut pembukuan, koreksi fiskal, pajak yang terutang, dan kredit pajak selama setahun. Panduan ini menjelaskan batas waktu, tarif, contoh perhitungan fasilitas Pasal 31E, dokumen yang perlu disiapkan, dan langkah melaporkannya di Coretax.
Ringkasan
- SPT Tahunan PPh Badan dilaporkan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir, yaitu 30 April untuk tahun buku Januari sampai Desember.
- Tarif umum PPh Badan 22%. Wajib pajak dengan peredaran bruto sampai Rp 50 miliar mendapat pengurangan tarif 50% atas bagian penghasilan dari peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar (Pasal 31E).
- PPh kurang bayar (PPh 29) disetor sebelum SPT dilaporkan.
- Sejak tahun pajak 2025, SPT Tahunan Badan dilaporkan melalui Coretax DJP dengan laporan keuangan sebagai lampiran.
Artikel ini berisi informasi umum berdasarkan UU PPh, UU KUP, dan ketentuan pelaporan SPT di Coretax yang berlaku per November 2026, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu.
Daftar isi:
1. Apa itu SPT Tahunan PPh Badan?
2. Batas Waktu dan Sanksi
3. Tarif PPh Badan dan Fasilitas Pasal 31E
4. Contoh Perhitungan PPh Badan
5. Koreksi Fiskal yang Sering Muncul
6. Dokumen yang Perlu Disiapkan
7. Cara Lapor SPT Tahunan Badan di Coretax
8. Kesalahan yang Sering Terjadi
9. Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu SPT Tahunan PPh Badan?
SPT Tahunan PPh Badan adalah laporan pajak tahunan wajib pajak badan, seperti PT, CV, firma, koperasi, dan yayasan yang memiliki penghasilan. Di dalamnya badan melaporkan penghasilan, biaya, penghasilan kena pajak (PKP), PPh terutang, dan kredit pajak yang sudah dipotong atau dibayar selama tahun berjalan.
SPT ini tetap wajib dilaporkan ketika usaha rugi, belum beroperasi penuh, atau seluruh penghasilannya sudah dikenai PPh final.
Batas Waktu dan Sanksi
- Batas lapor: paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Untuk tahun pajak 2026 dengan tahun buku kalender, batasnya 30 April 2027.
- Batas setor PPh 29: kekurangan pajak disetor sebelum SPT dilaporkan.
- Perpanjangan: badan dapat memberitahukan perpanjangan waktu pelaporan paling lama 2 bulan, dengan melampirkan perhitungan sementara pajak terutang dan melunasi kekurangan pajaknya.
- Sanksi terlambat lapor: denda administrasi Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan, ditambah sanksi bunga jika kekurangan pajak terlambat disetor.
Tarif PPh Badan dan Fasilitas Pasal 31E
| Kondisi | Tarif |
|---|---|
| Tarif umum wajib pajak badan dalam negeri | 22% |
| Perseroan terbuka yang memenuhi syarat, antara lain minimal 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia | 19% |
| Peredaran bruto sampai Rp 50 miliar (Pasal 31E) | Pengurangan 50% dari tarif umum atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar |
| Usaha yang memakai PPh final UMKM 0,5% dan masih memenuhi syarat | 0,5% dari omzet, final |
Fasilitas Pasal 31E sering terlewat. Badan dengan peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar membayar efektif 11% atas seluruh PKP-nya. Badan dengan peredaran bruto di atas Rp 4,8 miliar sampai Rp 50 miliar menikmati tarif 11% hanya untuk sebagian PKP, sesuai porsi Rp 4,8 miliar terhadap peredaran brutonya.
Contoh Perhitungan PPh Badan
PT Contoh Usaha memiliki peredaran bruto Rp 20 miliar dan PKP setelah koreksi fiskal Rp 2 miliar. Angka ini hanya ilustrasi.
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| PKP yang mendapat fasilitas (4,8 miliar / 20 miliar x 2.000.000.000) | 480.000.000 |
| PKP tanpa fasilitas (2.000.000.000 - 480.000.000) | 1.520.000.000 |
| PPh atas PKP dengan fasilitas (50% x 22% x 480.000.000) | 52.800.000 |
| PPh atas PKP tanpa fasilitas (22% x 1.520.000.000) | 334.400.000 |
| PPh terutang setahun | 387.200.000 |
| Kredit pajak: PPh 22, PPh 23 yang dipotong pihak lain, dan angsuran PPh 25 | (300.000.000) |
| PPh 29 kurang bayar | 87.200.000 |
Tanpa fasilitas Pasal 31E, PPh terutangnya Rp 440.000.000. Selisih Rp 52.800.000 ini hanya didapat jika fasilitasnya dihitung dan diisi dengan benar di SPT.
Koreksi Fiskal yang Sering Muncul
Laba menurut pembukuan (laba komersial) jarang sama dengan PKP. Selisihnya disesuaikan melalui koreksi fiskal. Contoh yang sering muncul:
- Koreksi positif: biaya entertainment tanpa daftar nominatif, sumbangan yang tidak memenuhi syarat, sanksi dan denda pajak, beban PPh badan, biaya yang tidak didukung bukti, dan selisih penyusutan jika penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- Koreksi negatif: penghasilan yang sudah dikenai PPh final (misalnya sewa bangunan atau bunga deposito), penghasilan yang bukan objek pajak, dan selisih penyusutan jika penyusutan fiskal lebih besar.
Koreksi ini dihitung dari buku besar, sehingga pembukuan yang rapi sepanjang tahun membuat SPT jauh lebih cepat disusun.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
- Laporan keuangan tahunan: neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Jika diaudit, lampirkan laporan keuangan yang telah diaudit.
- Rincian koreksi fiskal dan daftar penyusutan serta amortisasi fiskal.
- Bukti potong dan bukti pungut PPh 22 dan PPh 23 yang diterima, serta bukti setor angsuran PPh 25.
- Rincian penghasilan yang dikenai PPh final dan yang bukan objek pajak.
- Data pemegang saham, pengurus, dan komisaris.
- Daftar nominatif biaya entertainment dan biaya promosi.
- Dokumen transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, jika ada.
Cara Lapor SPT Tahunan Badan di Coretax
- Masuk ke Coretax DJP sebagai penanggung jawab (PIC) badan, lalu pilih akses atas nama NPWP badan.
- Buka menu Surat Pemberitahuan, pilih buat konsep SPT, lalu pilih jenis SPT PPh Badan, periode tahunan, tahun pajak, dan status normal.
- Isi induk SPT, termasuk metode pembukuan, sektor usaha, dan tarif yang berlaku. Coretax akan menampilkan lampiran yang perlu diisi sesuai jawaban Anda.
- Lengkapi lampiran, seperti rekonsiliasi fiskal, kredit pajak, penghasilan final, penyusutan, fasilitas Pasal 31E, dan data pemegang saham. Unggah laporan keuangan.
- Setor PPh 29 jika kurang bayar, dengan saldo deposit pajak atau kode billing.
- Tanda tangani dan kirim SPT dengan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti lapor.
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Tidak memakai fasilitas Pasal 31E padahal peredaran bruto di bawah Rp 50 miliar.
- Kredit pajak tidak cocok karena bukti potong PPh 23 dari pelanggan belum lengkap atau tidak tercatat di pembukuan.
- Peredaran bruto di SPT berbeda dengan SPT Masa PPN, sehingga memicu pertanyaan dari kantor pajak.
- Laporan keuangan disusun terburu-buru di bulan April, sehingga koreksi fiskal dan rekonsiliasi saldo tidak sempat diperiksa.
- Lupa menghitung angsuran PPh 25 tahun berikutnya dari hasil SPT tahun ini.
Butuh bantuan? Tim Logiframe menjaga pembukuan Anda di Xero tetap rapi setiap bulan dan menyiapkan laporan keuangan akhir tahun, sehingga angka untuk SPT Tahunan siap lebih awal. Lihat jasa pembukuan dan jasa outsourcing akuntansi kami.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kapan batas waktu lapor SPT Tahunan PPh Badan?
Paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Untuk tahun buku Januari sampai Desember, batasnya 30 April tahun berikutnya. Kekurangan pajak (PPh 29) disetor sebelum SPT dilaporkan.
Berapa tarif PPh Badan?
Tarif umum PPh Badan adalah 22%. Perseroan terbuka yang memenuhi syarat dikenai 19%, dan badan dengan peredaran bruto sampai Rp 50 miliar mendapat pengurangan tarif 50% atas bagian PKP dari peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar sesuai Pasal 31E.
Bagaimana cara menghitung fasilitas Pasal 31E?
Hitung PKP yang mendapat fasilitas dengan rumus Rp 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali PKP. Bagian ini dikenai tarif 11%, sedangkan sisa PKP dikenai tarif 22%. Jika peredaran bruto sampai Rp 4,8 miliar, seluruh PKP dikenai 11%.
Berapa denda telat lapor SPT Tahunan Badan?
Denda administrasi keterlambatan SPT Tahunan PPh Badan adalah Rp 1.000.000. Jika ada kekurangan pajak yang terlambat disetor, ada tambahan sanksi bunga per bulan sesuai tarif bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan.
Apakah perusahaan rugi tetap wajib lapor SPT Tahunan?
Ya. Badan yang rugi tetap wajib melaporkan SPT Tahunan. Kerugian fiskal yang dilaporkan dapat dikompensasikan dengan penghasilan tahun-tahun berikutnya, paling lama 5 tahun.
Apakah laporan keuangan wajib dilampirkan?
Ya. Laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi, wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan. Jika laporan keuangan diaudit akuntan publik, yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

