Blog

Pajak

PPh 4 Ayat 2: Tarif, Objek, dan Cara Menghitung PPh Final

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak final atas sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, bunga deposito, dan penghasilan tertentu lainnya. Pelajari tarifnya, siapa yang memotong, cara menghitung, dan contohnya.

Wienanto Tanuwidjaja6 menit baca
PPh 4 ayat 2: tarif, objek, dan cara menghitung PPh final

Saat perusahaan menyewa kantor, membayar kontraktor renovasi, atau menerima bunga deposito, pajak yang berlaku biasanya bukan PPh 23, melainkan PPh final Pasal 4 ayat (2). Pajak ini sering tertukar dengan PPh 23, padahal tarif, sifat, dan perlakuannya di pembukuan berbeda. Panduan ini menjelaskan objek dan tarifnya, siapa yang memotong, cara menghitung, dan contohnya.

Ringkasan

  • PPh 4 ayat (2) bersifat final: pajak yang dipotong atau disetor tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan penerima.
  • Objek yang paling sering ditemui perusahaan: sewa tanah dan bangunan (10%), jasa konstruksi (1,75% sampai 6% tergantung kualifikasi), dan bunga deposito atau tabungan (20%).
  • Jika penyewa atau pengguna jasa adalah pemotong pajak, PPh dipotong saat pembayaran. Jika bukan, penerima penghasilan menyetor sendiri.
  • PPh 4 ayat (2) disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui Coretax.

Artikel ini berisi informasi umum berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, PP 34 Tahun 2017, dan PP 9 Tahun 2022 yang berlaku per November 2026, bukan nasihat pajak untuk kasus tertentu.

Daftar isi:

1. Apa itu PPh 4 Ayat 2?
2. Objek dan Tarif PPh 4 Ayat 2
3. Tarif PPh Final Jasa Konstruksi
4. Siapa yang Memotong dan Siapa yang Menyetor Sendiri
5. Contoh Perhitungan dan Pencatatan
6. Setor dan Lapor di Coretax
7. Kesalahan yang Sering Terjadi
8. Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu PPh 4 Ayat 2?

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dengan tarif tersendiri dan bersifat final. Final artinya pajak yang sudah dipotong atau disetor dianggap melunasi kewajiban pajak atas penghasilan tersebut. Penghasilannya tidak digabung dengan penghasilan lain saat menghitung PPh terutang di SPT Tahunan, dan pajaknya tidak dapat dikreditkan.

Inilah beda utamanya dengan PPh 23. PPh 23 yang dipotong pelanggan menjadi kredit pajak bagi vendor, sedangkan PPh 4 ayat (2) sudah selesai saat dipotong. Di SPT Tahunan, penghasilan yang dikenai PPh final dikeluarkan melalui koreksi fiskal negatif.

Objek dan Tarif PPh 4 Ayat 2

Jenis penghasilanTarifDasar pengenaan
Sewa tanah dan/atau bangunan10%Jumlah bruto nilai sewa
Jasa konstruksi1,75% sampai 6%Nilai kontrak, tidak termasuk PPN
Bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI20%Jumlah bruto bunga
Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan2,5% (1% untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh pengusaha yang usaha pokoknya pengalihan)Jumlah bruto nilai pengalihan
Hadiah undian25%Jumlah bruto hadiah
Dividen yang diterima orang pribadi dalam negeri dan tidak diinvestasikan kembali10%Jumlah bruto dividen
Penghasilan usaha UMKM yang memakai tarif PPh final0,5%Peredaran bruto

Untuk sewa tanah dan bangunan, jumlah bruto mencakup seluruh pembayaran sehubungan dengan sewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, dan service charge yang dibayarkan bersama sewa. Biaya pemilik seperti PBB tidak mengurangi dasar pengenaannya.

Ketentuan PPh final UMKM 0,5% dibahas terpisah di panduan PPh final UMKM 0,5%.

Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Tarif PPh final jasa konstruksi diatur dalam PP 9 Tahun 2022 dan bergantung pada jenis pekerjaan serta sertifikat penyedia jasa:

Jenis jasa konstruksiTarif
Pekerjaan konstruksi oleh penyedia dengan sertifikat badan usaha (SBU) kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja (SKK) perseorangan1,75%
Pekerjaan konstruksi oleh penyedia dengan SBU kualifikasi menengah atau besar2,65%
Pekerjaan konstruksi oleh penyedia yang tidak memiliki SBU atau SKK4%
Pekerjaan konstruksi terintegrasi, penyedia bersertifikat2,65%
Pekerjaan konstruksi terintegrasi, penyedia tidak bersertifikat4%
Konsultansi konstruksi, penyedia bersertifikat3,5%
Konsultansi konstruksi, penyedia tidak bersertifikat6%

Jika vendor bukan pelaku usaha jasa konstruksi, misalnya hanya melakukan perbaikan kecil tanpa SBU atau SKK sebagai bagian dari usaha lain, perlakuannya bisa berbeda dan dapat jatuh ke PPh 23. Pastikan klasifikasi vendor sebelum menentukan tarif.

Siapa yang Memotong dan Siapa yang Menyetor Sendiri

  • Dipotong oleh penyewa atau pengguna jasa: jika penyewa atau pengguna jasa adalah pemotong pajak, misalnya badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri seperti PT dan CV, BUT, atau orang pribadi tertentu yang ditunjuk, PPh 4 ayat (2) dipotong saat pembayaran. Pemotong membuat bukti potong di Coretax.
  • Disetor sendiri oleh penerima: jika penyewa bukan pemotong pajak, misalnya orang pribadi yang menyewa rumah untuk tempat tinggal, pemilik properti menyetor sendiri PPh finalnya.
  • Bunga deposito: dipotong langsung oleh bank saat bunga dibayarkan.

Jadi, jika PT Anda menyewa kantor atau gudang, PT Anda yang memotong PPh 4 ayat (2) sebesar 10% dari nilai sewa, lalu membayar sisanya kepada pemilik.

Contoh Perhitungan dan Pencatatan

PT Contoh Usaha menyewa ruko untuk kantor dari Pak Budi, orang pribadi yang bukan PKP, dengan nilai sewa Rp 120.000.000 untuk satu tahun. PT Contoh Usaha juga membayar PT Bangun Rapi, kontraktor dengan SBU kualifikasi kecil, untuk renovasi kantor senilai Rp 50.000.000 ditambah PPN. Angka ini hanya ilustrasi.

KeteranganJumlah (Rp)
Nilai sewa ruko120.000.000
PPh 4 ayat (2) sewa (10% x 120.000.000)(12.000.000)
Dibayar ke Pak Budi108.000.000
Nilai kontrak renovasi50.000.000
PPN (12% x 11/12 x 50.000.000)5.500.000
PPh 4 ayat (2) konstruksi (1,75% x 50.000.000)(875.000)
Dibayar ke PT Bangun Rapi54.625.000

Di pembukuan PT Contoh Usaha, sewa dibayar di muka dicatat sebagai berikut:

AkunDebit (Rp)Kredit (Rp)
Sewa dibayar di muka120.000.000
Kas atau bank108.000.000
Utang PPh 4 ayat (2)12.000.000

Setiap bulan, Rp 10.000.000 dibebankan dari sewa dibayar di muka ke beban sewa. Biaya renovasi dicatat sebagai aset tetap atau beban sesuai sifatnya, dengan PPN masukan Rp 5.500.000 dan utang PPh 4 ayat (2) Rp 875.000.

Setor dan Lapor di Coretax

  • Bukti potong: pemotong membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi (BPPU) di Coretax untuk setiap pemotongan.
  • Setor: PPh 4 ayat (2) yang dipotong dalam satu bulan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan kode billing.
  • Lapor: dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi bersama PPh 23, PPh 22, PPh 15, dan PPh 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
  • Setor sendiri: pemilik properti yang menyetor sendiri membuat kode billing di Coretax dan melaporkan penyetorannya melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Kesalahan yang Sering Terjadi

  • Memotong PPh 23 atas sewa kantor atau jasa konstruksi, padahal yang berlaku adalah PPh final Pasal 4 ayat (2).
  • Memakai tarif konstruksi yang salah karena tidak memeriksa SBU atau SKK vendor.
  • Menghitung PPh dari nilai yang sudah termasuk PPN untuk jasa konstruksi.
  • Tidak memasukkan service charge ke dasar pengenaan PPh sewa.
  • Mengkreditkan PPh final di SPT Tahunan, padahal PPh 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan.
  • Penghasilan final tidak dikeluarkan saat koreksi fiskal, sehingga dikenai pajak dua kali di SPT Tahunan.

Butuh bantuan? Tim Logiframe mencatat transaksi Anda di Xero setiap bulan, termasuk utang PPh 4 ayat (2) atas sewa dan jasa konstruksi, sehingga saldonya siap dicocokkan dengan SPT Masa. Lihat jasa pembukuan dan jasa pajak bulanan kami.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa tarif PPh 4 ayat 2 untuk sewa kantor?

Tarif PPh 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai sewa, termasuk service charge dan biaya pemeliharaan yang dibayarkan bersama sewa.

Apa beda PPh 4 ayat 2 dan PPh 23?

PPh 4 ayat 2 bersifat final dan tidak dapat dikreditkan, misalnya atas sewa tanah dan bangunan serta jasa konstruksi. PPh 23 dipotong atas jasa lain, sewa harta selain tanah dan bangunan, bunga, dan royalti, dan menjadi kredit pajak bagi penerima.

Berapa tarif PPh final jasa konstruksi?

Sesuai PP 9 Tahun 2022, tarifnya 1,75% untuk penyedia dengan SBU kualifikasi kecil atau SKK perseorangan, 2,65% untuk kualifikasi menengah atau besar, 4% untuk penyedia tanpa sertifikat, serta 3,5% atau 6% untuk konsultansi konstruksi.

Siapa yang menyetor PPh sewa jika penyewa orang pribadi?

Jika penyewa bukan pemotong pajak, misalnya orang pribadi yang menyewa rumah untuk tempat tinggal, pemilik properti menyetor sendiri PPh final 10% dan melaporkannya melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Kapan batas setor dan lapor PPh 4 ayat 2?

PPh 4 ayat 2 disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui Coretax DJP.

Apakah PPh 4 ayat 2 bisa dikreditkan?

Tidak. PPh 4 ayat 2 bersifat final. Penghasilan yang sudah dikenai PPh final tidak dihitung lagi di SPT Tahunan dan pajaknya tidak mengurangi PPh terutang.

Bicara dengan tim kami di Jakarta

Jadwalkan panggilan gratis 30 menit tentang akuntansi, pajak, atau payroll Anda di Xero.

Jadwalkan panggilan gratis