Banyak UMKM di Indonesia membayar pajak dengan tarif PPh Final 0,5% dari omzet. Skema ini sederhana: cukup hitung omzet bulanan, kalikan 0,5%, lalu setor. Namun skema ini punya batas waktu dan batas omzet. Setelah batas itu terlewati, bisnis wajib pindah ke skema pajak normal, yang menghitung pajak dari laba dan membutuhkan pembukuan yang lengkap. Artikel ini menjelaskan apa yang berubah dan apa yang perlu disiapkan agar transisinya berjalan tenang.
Aturan pajak dapat berubah. Selalu periksa ketentuan terbaru di situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum mengambil keputusan.
Sekilas tentang PPh Final 0,5%
Berdasarkan PP 55 Tahun 2022, wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) sampai Rp 4,8 miliar setahun dapat memakai tarif PPh Final 0,5%. Untuk wajib pajak orang pribadi, omzet sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai pajak. Skema ini hanya boleh dipakai dalam jangka waktu tertentu:
| Jenis wajib pajak | Jangka waktu PPh Final 0,5% |
|---|---|
| Orang pribadi | 7 tahun pajak |
| CV, firma, koperasi | 4 tahun pajak |
| Perseroan terbatas (PT) | 3 tahun pajak |
Jika omzet melewati Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, atau jangka waktunya habis, bisnis wajib memakai skema normal mulai tahun pajak berikutnya.
Apa yang berubah di skema normal
- Dasar pajak berubah dari omzet menjadi laba. Pajak dihitung dari penghasilan neto, yaitu pendapatan dikurangi biaya yang boleh dikurangkan. Karena itu, setiap biaya harus tercatat dan didukung bukti.
- Tarif berubah. Untuk badan, tarif umum PPh Badan adalah 22%. Wajib pajak badan dengan omzet sampai Rp 50 miliar dapat memperoleh pengurangan tarif 50% atas bagian penghasilan dari omzet sampai Rp 4,8 miliar (Pasal 31E UU PPh).
- Kewajiban pembukuan. Wajib pajak badan di skema normal wajib menyelenggarakan pembukuan, bukan sekadar pencatatan omzet.
- Angsuran PPh Pasal 25. Pembayaran pajak bulanan tidak lagi 0,5% dari omzet, tetapi angsuran yang dihitung dari pajak terutang tahun sebelumnya.
- SPT Tahunan lebih lengkap. SPT Tahunan memerlukan laporan keuangan, termasuk laba rugi dan neraca, beserta koreksi fiskal jika ada.
Persiapan sebelum pindah ke skema normal
- Cek kapan jangka waktu PPh Final Anda berakhir. Hitung dari tahun pertama terdaftar memakai skema ini, sesuai jenis wajib pajak.
- Mulai pembukuan lengkap sebelum tahun transisi. Idealnya satu tahun sebelumnya, agar saldo awal neraca sudah benar saat skema normal dimulai.
- Pisahkan rekening usaha dan pribadi. Di skema normal, biaya yang tidak jelas peruntukannya sulit dibebankan.
- Kumpulkan dan simpan bukti biaya. Faktur, nota, kontrak, dan bukti transfer menjadi dasar pengurangan pajak.
- Susun saldo awal. Kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang, dan modal perlu dicatat dengan benar sebagai titik awal.
- Siapkan arus kas untuk pajak. Pola pembayaran pajak berubah, jadi masukkan angsuran dan pelunasan pajak ke proyeksi kas.
Peran pembukuan yang rapi
Di skema normal, pajak yang dibayar bergantung langsung pada kualitas pembukuan. Biaya yang tidak tercatat berarti pajak yang lebih besar dari seharusnya, dan pembukuan yang berantakan menyulitkan saat SPT disusun atau saat ada pertanyaan dari kantor pajak. Software akuntansi seperti Xero membantu karena setiap transaksi bank dicocokkan dengan pembukuan, dan laporan laba rugi serta neraca tersedia kapan saja.
Bantuan dari Logiframe
Tim jasa pembukuan kami dapat menyusun saldo awal dan menjalankan pembukuan bulanan Anda di Xero. Tim jasa pajak bulanan kami menyiapkan dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan dari pembukuan yang sama, sehingga angkanya saling cocok.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama UMKM boleh memakai PPh Final 0,5%?
Berdasarkan PP 55 Tahun 2022: 7 tahun pajak untuk orang pribadi, 4 tahun untuk CV, firma dan koperasi, serta 3 tahun untuk PT, selama omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun.
Apa yang berubah di skema pajak normal?
Pajak dihitung dari laba, bukan omzet. Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan, membayar angsuran PPh Pasal 25, dan melampirkan laporan keuangan di SPT Tahunan.
Kapan sebaiknya mulai pembukuan lengkap?
Idealnya satu tahun sebelum skema normal berlaku, agar saldo awal neraca sudah benar saat transisi.